Info CPNS Menpan terbaru, Info CPNS Menpan 2016, Info CPNS Terbaru, Info K2 Terbaru 2016, Info Honorer 2016, Info CPNS Bidan PTT, TANJUNG SELOR – Sebelum direshuffle, Bapak Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya memiliki jabatan Menteri PANRB, mengeluarkan surat dengan nomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait dengan informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016. Dalam surat yang ditandatangani bapak Yuddi pada 25 Juli, itu menyatakan bahwa pemerintah pada 2016 ini membatasi penerimaan pegawai gres dari pelamar umum, terkecuali untuk pengangkatan dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian sehabis lulus seleksi dengan sistem CAT (computer assited test). Selain itu, lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan dan pengadaan gugusan 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara sebagai tempat otonomi gres (DOB) juga mendapat pengecualian.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016, itu menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan semoga moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini. “Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan gugusan CPNS pada tahun 2016 ini, ialah Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan tempat otonomi baru,” ujar Badrun, Jumat (29/7). Badrun juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Kemenpan-RB semoga diberikan instruksi lebih lanjut. Namun untuk menyusun kualifikasi dan gugusan diyakini Badrun tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula usulan telah disampaikan kepada Kemenpan-RB.
Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang berintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya. Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melaksanakan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota gugusan yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan usulan kita sanggup terpenuhi semuanya,” tambahnya.
Dirinya juga bersyukur sebab provinsi yang notabene merupakan tempat perbatasan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya insan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang sanggup terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden. “Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan sanggup menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya. Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya semoga peluang ini benar-benar sanggup dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya. (HUMAS KALTARA/ags). sumber : menpan
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016, itu menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan kepada Kaltara tidak lepas dari upaya Gubernur Irianto Lambrie menginginkan semoga moratorium CPNS tidak diberlakukan di provinsi ke-34 ini. “Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan gugusan CPNS pada tahun 2016 ini, ialah Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan tempat otonomi baru,” ujar Badrun, Jumat (29/7). Badrun juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Kemenpan-RB semoga diberikan instruksi lebih lanjut. Namun untuk menyusun kualifikasi dan gugusan diyakini Badrun tidak membutuhkan waktu lama. Pasalnya, analisis jabatan telah dilakukan, begitu pula usulan telah disampaikan kepada Kemenpan-RB.
Tak hanya mendapat pengecualian, Badrun juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB menginginkan Kaltara sebagai pilot project penataan birokrasi yang berintegritas. “Ini ada SMS dari teman-teman Kemenpan-RB bahwa di Kaltara nantinya akan menjadi pilot project,” ujarnya. Secara teknis, lanjutnya, pemprov telah melaksanakan input data terkait jumlah dan alokasi pegawai yang dibutuhkan. “Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota gugusan yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan usulan kita sanggup terpenuhi semuanya,” tambahnya.
Dirinya juga bersyukur sebab provinsi yang notabene merupakan tempat perbatasan mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Terutama dalam kebutuhan sumber daya insan dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kualifikasi dan organisasi yang sanggup terwujudkan sesuai dengan Nawacita Presiden. “Kami mengharapkan formasi-formasi yang diusulkan sanggup menampung bagi para alumni atau lulusan yang ada di Kalimantan Utara,” imbuhnya. Untuk memprioritaskan masyarakat Kaltara dalam penerimaan CPNS, Badrun menyatakan akan dibahas lebih lanjut dan dirapatkan bersama Gubernur. “Tujuannya semoga peluang ini benar-benar sanggup dimanfaatkan oleh masyarakat Kaltara secara maksimal,” ujarnya. (HUMAS KALTARA/ags). sumber : menpan
0 Komentar untuk "Kaltara Berkoordinasi Dengan Kementerian Panrb Alasannya Yaitu Dikecualikan Dari Moratorium Penerimaan Cpns"